Demokrasi semi-langsung

Pembuatan undang-undang oleh masyarakat di era modern dimulai di kota-kota Swiss pada abad ke-13. Pada tahun 1847, Swiss menambahkan "undang-undang referendum" ke dalam konstitusi nasional. Mereka menemukan bahwa hanya memiliki kekuasaan untuk memveto parlemen tidaklah cukup. Pada tahun 1891, pemerintah Swiss menambahkan "inisiatif amandemen konstitusi". Sejak 1891 politik Swiss telah memberi telah memberi dunia pengalaman yang berharga dengan inisiatif amandemen konstitusi tingkat nasional.^[1] Dalam 120 tahun terakhir, lebih dari 240 inisiatif telah dimasukkan ke dalam referendum. Penduduk Swiss yang konservatif hanya menyetujui sekitar 10% dari semua inisiatif ini; Selain itu, mereka lebih sering memilih versi inisiatif yang ditulis ulang oleh pemerintah.^[2][3][4][5]

Anggota pemerintahan tetap dipilih, namun tidak seperti pada sistem perwakilan, yakni terdapat mekanisme kontrol yang mengikat, dimana masyarakat luas dapat memiliki kekuasaan dapat memveto undang-undang parlemen maupun membuat undang undang baru, yang selanjutnya akan menjadi subyek pada referendum yang mengikat. Mekanisme ini adalah referendum yang mengikat dan inisiatif legislasi rakyat. Ada mekanisme lain seperti pencabutan mandat dan pemungutan suara . Negara utama yang menerapkan sistem ini adalah Swiss dan Liechtenstein.

Bentuk murni dari demokrasi langsung di Swiss hanya terdapat di kanton Appenzell Innerrhoden dan Glarus.^[6] Konfederasi Swiss adalah negara demokrasi semi-langsung (demokrasi perwakilan dengan instrumen demokrasi langsung yang kuat).^[6] Sifat demokrasi langsung di Swiss pada dasarnya dilengkapi dengan struktur pemerintahan federal (di German juga disebut dengan Subsidiaritätsprinzip).^[2][3][4][5]

Sebagian besar negara-negara barat memiliki sistem perwakilan.^[6] Swiss adalah contoh langka dari negara yang memiliki instrumen demokrasi langsung (pada tingkat kotamadya, kanton, dan negara bagian). Masyarakat memiliki kekuasaan lebih daripada di sistem demokrasi perwakilan. Pada tingkat politik apa pun, warga negara dapat mengusulkan perubahan pada konstitusi (inisiatif rakyat), atau meminta referendum opsional untuk diadakan pada undang-undang yang dipilih oleh federal, parlemen kanton dan/atau badan legislatif kota.^[7]

Daftar referendum wajib maupun yang opsional di Swiss pada setiap tingkat politik umumnya lebih panjang daripada di negara lain; sebagai contoh, setiap amandemen konstitusi harus secara otomatis dipilih oleh para pemilih dan kanton Swiss, pada tingkat kanton/komunal sering kali keputusan keuangan dalam jumlah besar ditentukan oleh badan legislatif dan / atau eksekutif juga.^[7]

Warga negara Swiss memberikan suara secara teratur tentang segala jenis masalah di setiap tingkat politik, seperti persetujuan keuangan rumah sekolah atau pembangunan jalan baru, atau perubahan kebijakan mengenai pekerjaan seksual, atau perubahan konstitusi, atau kebijakan luar negeri Swiss, empat kali setahun.^[8] Antara Januari 1995 dan Juni 2005, warga negara Swiss memberikan suara sebanyak 31 kali, pada 103 pertanyaan tingkat federal selain pertanyaan setingkat kanton dan kota.^[9] Selama periode yang sama, warga negara Prancis hanya berpartisipasi dalam dua referendum..^[6]

Di Swiss, Di Swiss, mayoritas sederhana sudah cukup di tingkat kota dan tingkat kanton, tetapi di tingkat federal, Mayoritas ganda diperlukan pada masalah konstitusional.^[1]

Mayoritas ganda membutuhkan persetujuan oleh mayoritas individu yang memberikan suara, dan juga oleh mayoritas kanton. Jadi, di Swiss, amandemen yang diusulkan oleh warga negara terhadap konstitusi federal(yakni Inisiatif rakyat) tidak dapat disahkan di tingkat federal jika mayoritas orang menyetujui tetapi mayoritas kanton tidak setuju.^[1] Untuk referendum atau proposisi secara umum, mayoritas dari suara tersebut sudah cukup (Konstitusi Swiss, 2005).

Pada tahun 1890, ketika ketentuan untuk pembuatan undang-undang warga negara Swiss diperdebatkan oleh masyarakat sipil dan pemerintah, Swiss mengadopsi gagasan mayoritas ganda dari Kongres Amerika Serikat, Di mana suara majelis mewakili rakyat dan suara Senat mewakili negara bagian.^[1] Menurut para pendukungnya, pendekatan yang "kaya akan legitimasi" terhadap pembuatan undang-undang warga negara telah sangat berhasil. Kris Kobach mengklaim bahwa Swiss telah memiliki kesuksesan tandem baik secara sosial maupun ekonomi yang hanya diimbangi oleh beberapa negara lain. Kobach menyatakan di akhir bukunya, "Terlalu sering, pengamat menganggap Swiss sebagai keanehan di antara sistem politik. Lebih tepat menganggapnya sebagai pelopor." Akhirnya, sistem politik Swiss, termasuk perangkat demokrasi langsungnya dalam konteks pemerintahan multi-level, menjadi semakin menarik bagi para sarjana integrasi Uni Eropa.^[10]

Beberapa^{[yang mana?]} dari negara bagian Amerika Serikat memiliki bentuk demokrasi semi-langsung di mana warga negara dapat memulai proses referendum jika mereka mampu mengumpulkan cukup banyak tanda tangan petisi. Jika cukup banyak tanda tangan petisi dikumpulkan, maka seluruh pemilih di negara bagian itu dapat memberikan suara untuk menyetujui atau tidak menyetujui tindakan pemungutan suara.

• Hirschbühl, Tina (2011b), The Swiss Government Report 2, Federal Department of Foreign Affairs FDFA, Presence Switzerland – via YouTube 
• Hirschbühl, Tina (2011c), How Direct Democracy Works In Switzerland – Report 3, Federal Department of Foreign Affairs FDFA, Presence Switzerland – via YouTube 
• Hirschbühl, Tina (2011d), How People in Switzerland Vote – Report 4, Federal Department of Foreign Affairs FDFA, Presence Switzerland – via YouTube 
• Hirschbühl, Tina (2011e), Switzerland & the EU: The Bilateral Agreements – Report 5, Federal Department of Foreign Affairs FDFA, Presence Switzerland – via YouTube 
• Kobach, Kris W. (1993). The Referendum: Direct Democracy In Switzerland. Dartmouth Publishing Company. ISBN 9781855213975.