Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya

Perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2024 dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya adalah sebagai berikut.

Pimpinan DPRD Kota Surabaya terdiri atas satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.^[2]

• Zakky Ghufron (1967-1971)
• Imam Djufri (1971-1975)
• Eddy Soetrisno (1975-1982)
• Stany Soebakir (1982-1987)
• Soenjoto (1987-1992)
• Harjoso Soepeno (1992-1999)
• Muhammad Basuki (1999-2003)
• Armuji (2003-2004)
• Musyafak Ro'uf (2004-2009)
• Wishnu Wardhana (2009-2013)
• Mochamad Machmud (2013-2014)
• Armuji (2014-2019)
• Adi Sutarwijono (2019-Sekarang)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya mempunyai tugas dan wewenang:

• Membentuk Peraturan Daerah bersama wali kota.
• Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh wali kota
• Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
• Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian wali kota dan/atau wakil wakil wali kota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan
• Memilih wakil wali kota dalam hal kekosongan jabatan wakil wali kota
• Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
• Memberikan persetujuan terhadap rencana-rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah
• Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
• Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat atau daerah
• Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

DPRD Kota Surabaya mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat Surabaya.

Fungsi legislasi dilaksanakan untuk membentuk peraturan daerah bersama wali kota.

Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh wali kota.

Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

DPRD Kota Surabaya mempunyai beberapa hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.

Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu peraturan daerah dan/atau kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat yang diduga bertentangan dengan peraturan daerah dan/atau peraturan perundang-undangan.

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat atas:

• Kebijakan pemerintah daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah
• Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket
• Dugaan bahwa wali kota dan/atau wakil wali kota melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap masyarakat, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau wali kota dan/atau wakil wali kota tidak lagi memenuhi syarat sebagai wali kota dan/atau wakil wali kota.

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Surabaya berdasarkan asal partai politik dalam empat periode terakhir.

Secara konstitusional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya merupakan lembaga legislatif atau perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat Surabaya pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali. Anggota DPRD Kota Surabaya periode 2019-2024 adalah 50 orang yang didominasi oleh PDI Perjuangan (15 kursi), serta PKB; Partai Gerindra; PKS; dan Partai Golkar (5 kursi).^[6] Pimpinan DPRD Kota Surabaya periode 2019-2024 terdiri dari Adi Sutarwijono (Ketua; PDI-P), Laila Mufidah (Wakil Ketua I; PKB), A. Hermas Thony (Wakil Ketua II; Gerindra), dan Reni Astuti (Wakil Ketua III; PKS) yang resmi menjabat sejak 26 September 2019.^[7]

Berikut ini adalah fraksi di DPRD Kota Surabaya 2019-2024

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Komisi mempunyai tugas dan kewajiban:

• Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daeran dan rancangan keputusan DPRD
• Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
• Membantu pimpinan dewan untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh wali kota dan/atau masyarakat kepada DPRD
• Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
• Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
• Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan dewan
• Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat
• Mengajukan usul kepada pimpinan dewan yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi
• Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan dewan tentang hasil pelaksanaan tugas komisi

DPRD Kota Surabaya terdapat 4 (empat) komisi.

Komisi A membidangi Hukum dan Pemerintahan.

Komisi B membidangi Perekonomian dan Keuangan.

Komisi C membidangi Pembangunan.

Komisi D membidangi Kesejahteraan Rakyat.

DPRD Kota Surabaya terdiri atas empat badan yaitu Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah / Perda.

Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya merangkap Pimpinan Dewan.

Pimpinan Badan Musyawarah DPRD Kota Surabaya merangkap Pimpinan Dewan.

Pada Pileg 2019^[10] dan Pileg 2024^[11], pemilihan DPRD Kota Surabaya dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:

Berikut adalah daftar anggota DPRD Kota Surabaya periode 2019–2024.^[12]

Berikut adalah daftar anggota DPRD Kota Surabaya periode 2024–2029.^[17]

• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur
• Kota Surabaya
• Jawa Timur

• Situs resmi DPRD Kota Surabaya