Republik Islam

Istilah Republik Islam telah digunakan dengan cara yang berbeda. Beberapa pemimpin agama Muslim telah menggunakannya sebagai nama untuk bentuk teoritis pemerintahan teokratis Islam yang menegakkan syariah, atau hukum yang sesuai dengan syariah. Istilah ini juga telah digunakan untuk negara berdaulat yang mengambil posisi kompromi antara khilafah murni Islam dan Republik nasionalis yang sekuler -- bukan monarki Islam maupun republik sekuler. Dalam kasus lain digunakan hanya sebagai simbol identitas budaya.

Ada juga sejumlah negara bagian di mana Islam adalah agama negara dan yang (setidaknya sebagian) diatur oleh hukum Islam, tetapi hanya membawa "republik" dalam nama resmi mereka, bukan "republik Islam" — contohnya termasuk Irak dan Maladewa. Pendukung lain dari hukum syariah yang ketat, (seperti Taliban), lebih memilih gelar "emirat Islam", karena emirat adalah umum sepanjang sejarah Islam dan "republik" berasal dari Barat -- berasal dari Romawi (dari bahasa Latin res publica, artinya "urusan publik") menunjukkan bahwa "kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat dan wakil-wakil mereka yang dipilih",^[1] tanpa menyebutkan ketaatan kepada Allah atau hukum syariah.

Saat ini pada 2022, Republik Islam adalah nama yang digunakan oleh beberapa negara dalam Dunia Islam, yaitu Iran, Pakistan, dan Mauritania. Pakistan menggunakan nama tersebut sejak berlakunya konstitusi tahun 1956. Mauritania menggunakannya sejak 28 November 1958, sedangkan Iran menggunakannya sejak Revolusi Islam tahun 1979 yang menumbangkan dinasti Pahlavi. Afghanistan adalah yang paling akhir menggunakannya, yaitu sejak tahun 2001 setelah tumbangnya kekuasaan Taliban. Pada tahun 2021, setelah Taliban kembali dan memenangi Serangan Taliban 2021, nama negaranya berubah dari Republik Islam Afganistan menjadi Keamiran Islam Afghanistan. Meskipun terdapat kesamaan nama, tetapi terdapat perbedaan besar di antara negara-negara tersebut dalam hal penerapannya pada pemerintahan dan hukum yang berlaku.