Konflik bahasa di Belgia

Konflik bahasa di Belgia adalah konflik antara para penutur bahasa Belanda, yang tinggal secara terkonsentrasi di Flandria dan para penutur bahasa Prancis, yang terutama tinggal di Walonia. Konflik ini membentuk ketegangan komunitas umum di negara ini. Konflik ini antara lain mencakup kecekcokan perihal undang-undang bahasa, batas bahasa, proses Prancisisasi Kota Brussel, perundang-undangan kotamadya fasilitas, dan Daerah Voeren, serta permasalahan Kota Leuven yang harus tetap menjadi Flandria. Lalu konflik ini mengakibatkan beberapa reformasi negara dan akhirnya menuju ke federalisasi Belgia, antara lain karena ditekan oleh gerakan Flandria dan Walonia.

Permasalahan bahasa Belgia tidak bisa dilepaskan dari Gerakan Flandria dan awalnya berasal dari gerakan ini pula. Permasalahan ini sudah muncul pada dasawarsa awal setelah Belgia merdeka dari Belanda. Namun bibit konflik bahasa ini sudah jauh lebih lama ada, yaitu Prancisisasi Belgia. Proses ini bermula pada Masa Modern Awal dan dirangsang oleh orang Prancis, yang mengenalkan politik bahasanya yang sentralistik di daerah-daerah berbahasa Prancis. Pada awalnya muncul diglosia: kalangan atas berbahasa Prancis, sementara kalangan bawah Belanda Selatan berbahasa dialek-dialek Flandria dan Walonia. Antara tahun 1815 dan 1830 Raja Willem I mencoba menganulir proses Prancisisasi ini: kebijakan politik sebagian besar gagal. Namun pada kaum intelektual Flandria pada masa pendek ini muncul kesadaran tertentu bahwa baik di Belanda Utara maupun Selatan dituturkan bahasa yang sama dan kaum intelektual inilah yang bisa melestarikan rasa cinta mereka pada dasawarsa yang mendatang. Di sisi lain kebijakan Raja Willem I yang anti-Prancis dan anti-Katolik lah yang mengakibatkan salah satu alasan munculnya Revolusi Belgia.

Belgia pada awal abad ke-19 sangat dipengaruhi oleh bahasa Prancis. Pendidikan menengah dan atas, parlemen, dan pimpinan gereja pada awalnya semuanya berbahasa Prancis secara monolingual. Walau demikian kebebasan berbahasa sejatinya dijamin oleh undang-undang dasar dan bahasa Belanda menjadi bahasa daerah pada pemerintahan lokal (provinsi dan kota atau kabupaten), pendidikan dasar, pengadilan dan lain sebagainya. Seorang Flandria yang ingin meraih sesuatu di Belgia harus belajar bahasa Prancis atau pindah ke Walonia, di mana ada lebih banyak lapangan kerja karena adanya revolusi industri. Oleh karena itu banyak anggota kalangan elit Belgia yang berbahasa Prancis menyandang nama-nama Belanda Flandria, bahkan para penulis berbahasa Prancis sekalipun seperti Emile Verhaeren, Charles de Coster, dan pemenang hadiah Nobel Susastra Maurice Maeterlinck. Selain itu ada pula beberapa politisi ternama seperti Paul Vanden Boeynants, Jean-Claude Van Cauwenberghe, André Cools, Laurette Onkelinx, Didier Reynders, Guy Spitaels, Rudy Demotte, Claude Erkelens, Michel Daerden, dan Christian Van Eyken.

Tetapi Nasionalisme Flandria belum ada pada dasawarsa 1830-an; patriotisme Belgia lebih kuat karakternya: hal ini ditunjang oleh pemerintah dan dikonfirmasi oleh pendukung Flandria. Untuk melegitimasi kemerdekaan Belgia, terutama terhadap Prancis, para anggota Gerakan Flandria pada awalnya berpendapat bahwa negara persis berbeda dari Prancis karena kedwibahasaannya, berbeda dengan Prancis yang ekabahasa.

Tetapi secara bersamaan dari sisi intelektual Flandria (terutama para linguis dan ahli bahasa) muncul suara-suara untuk melestarikan bahasa Belanda dalam iklim Prancisisasi ini. Meskipun undang-undang dasar memperbolehkan kebebasan berbahasa, bahasa Prancis adalah satu-satunya bahasa resmi. Hal ini tidak aneh, ditilik dari sudut pandang bagaimana kaum bangsawan dan borjuis tinggi (juga Flandria) yang waktu itu memimpin negara ini, bertutur bahasa Prancis. Walau demikian Pemerintah Belgia bersikap baik terhadap gerakan kesusastraan ini dan menggalakkannya antara lain dengan menerbitkan suntingan beberapa teks lama dalam bahasa Flandria.

Dari tahun 1840, bagaimanapun, beberapa orang Flandria juga merumuskan tuntutan politik: mereka meminta - untuk sekarang sia-sia - tempat untuk 'Flandria ' dalam pendidikan, administrasi dan keadilan di Flandria , selain Prancis. Karena para sastrawan kelas menengah ke bawah ini tidak memiliki partisipasi politik, mereka dapat memberikan sedikit tekanan. Itu berubah pada tahun 1848, ketika sensus pemilihan diturunkan dan kelas menengah bawah ini diberi hak untuk memilih. Para flamingan menuntut agar Belanda digunakan dalam urusan administrasi selain bahasa Prancis. Bahasa Belanda ini memiliki caranya sendiri karena orang-orang Flemish tidak ingin dituduh memberikan 'Hollands' - bahasa 'bermusuhan' - karakter resmi.

Untuk memenuhi tuntutan mereka, mereka menetap di partai-partai yang ada (liberal dan Katolik) dan merupakan bagian dari sayap progresif di sana. Radikalisasi terjadi pada 1960-an. Ketakutan akan pengaruh Belanda dilepaskan dan pada tahun 1864 ejaan Belanda dan karenanya pada dasarnya Belanda akan diterima. Patriotisme Belgia dan perlawanan terus-menerus dari kaum borjuis berbahasa Prancis terhadap tuntutan Flandria membuat banyak flamingan untuk mengidentifikasi diri dengan nasionalisme rakyat Flandria . Pada saat yang sama, ada juga perpecahan antara spesialis bahasa yang berusaha untuk mengembangkan dialek Flandria dan integrasi bahasa yang ingin membentuk satu komunitas bahasa dengan Belanda. Elite berbahasa Perancis mendukung partikularisme karena tidak memiliki aspirasi untuk pengakuan bahasa standar yang bersaing dengan bahasa Prancis. Perjuangan bahasa pada akhirnya akan diperjuangkan oleh kaum integrasi dan untuk kepentingan bahasa Belanda. Gerakan Flandria mencapai keberhasilan politik kecil dan sebagian besar simbolis pertama pada tahun tujuh puluhan abad ke-19. Hukum bahasa diberlakukan di bawah pemerintahan Katolik, yang memungkinkan Belanda dalam proses pidana dan dalam urusan administrasi kota dan provinsi. Belakangan, sekolah-sekolah pemerintah Flandria sampai batas tertentu Belanda dan bahasa yang digunakan dalam peradilan selanjutnya diuraikan. Pendidikan tinggi rohaniawan tetap berbahasa Prancis lebih lama di bawah pengaruh para uskup. Undang-undang Flandria bilingual, seperti yang diminta oleh flamingant, akhirnya terbentuk.

Pada tahun sembilan puluhan abad ke-19, Gerakan Flandria semakin meradikalisasi, sebagian di bawah pengaruh gerakan mahasiswa flamingantic Katolik dengan Albrecht Rodenbach sebagai tokoh penting. Semakin sedikit radikal semakin memberikan pengaruh di dalam partai liberal Katolik (dan pada tingkat lebih rendah); kaum sosialis, di mana kaum Walonia menjadi mayoritas, juga tidak begitu memedulikan tuntutan-tuntutan Flandria.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Kesetaraan pada tahun 1898, bahasa Belanda disamakan dengan Prancis dan dengan demikian diakui sebagai bahasa nasional resmi. Sementara itu, Gerakan Flandria menjadi semakin yakin bahwa masyarakat Flandria harus sepenuhnya menjadi Belanda (prinsip teritorialitas). Mereka mulai dengan pendidikan universitas: Belandanisasi Universitas Gent - yang didirikan oleh Willem I dan satu-satunya universitas Belgia di bawah pengawasan negara - tidak berjalan mulus. Meskipun proposal untuk ini sudah disusun pada dekade pertama abad kedua puluh, itu tidak berlaku sampai selama dan setelah Perang Dunia Pertama.

Dari tahun 1910 dan seterusnya, gelombang radikalisasi baru dimulai, yang disebabkan oleh, antara lain, proses pengambilan keputusan yang lambat di sekitar Universitas Gent, tetapi juga oleh pemungutan suara di parlemen atas dua undang-undang yang tidak memenuhi persyaratan Flandria . Undang-Undang Angkatan Darat (1913) menolak pembentukan departemen tentara Flandria dan Undang-Undang Pendidikan Dasar (1914) menolak prinsip teritorialitas. Lebih jauh, nasionalisme negara Belgia dihidupkan kembali pada akhir abad ke-19 dan sebuah gerakan Walonian muncul.

Ironisnya, yang terakhir muncul di kota-kota Flandria utama dan di Brussel, dalam menanggapi keberhasilan Gerakan Flandria . Kaum borjuis yang berbahasa Prancis melihat supremasi Prancis dalam kehidupan publik terancam dan secara politis ditekan oleh kaum aktivis Flandria. Mereka segera menuntut pembagian administrasi antara Walonia modern dan makmur di satu sisi dan Flandria yang konservatif dan kurang berkembang (1913) di sisi lainnya.

Perang Dunia Pertama memberikan dorongan besar pada Gerakan Flandria . Jerman kemudian tidak memiliki politik Belgia, apalagi kebijakan Flandria. Para penjajah memanfaatkan secara cerdas radikalisasi yang muncul sebelum perang: mereka mencari dukungan dari kaum aktivis Flandria dan memenuhi banyak tuntutan Flandria , termasuk Belandanisasi Universitas Gent (1916) dan pemisahan administrasi Flandria dan Walonia ( 1917). Ini pada akhirnya akan membuat Belgia bertekuk lutut. Selain itu, gagasan tentang kekaisaran Jerman yang besar, di mana Flandria dan Belanda juga akan membentuk bagian, telah ada di Jerman selama beberapa waktu.

Gerakan Flandria dengan demikian dibagi menjadi dua kelompok: kelompok yang tidak mau bekerja sama dengan Jerman dan yang melarikan diri ke Belanda jika memungkinkan (para pasifis) dan kelompok yang ingin berkolaborasi secara aktif (para aktivis). Ada juga konflik bahasa yang serius di Front Yser: mayoritas tentara adalah orang Flandria, tetapi menerima perintah dalam bahasa Prancis. Mereka mendirikan lingkaran berpikiran Flandria, yang, bagaimanapun, dilarang pada tahun 1917. Sekali lagi muncul radikalisasi: "Gerakan Front" ilegal muncul yang mencari kontak dengan para aktivis. Namun, sejumlah tentara dihukum oleh komando pasukan berbahasa Prancis karena afiliasi Flandria mereka. Misalnya, 10 tentara front depan diasingkan ke sebuah lembaga kerja paksa di Orne, Normandia. Mereka dikenal sebagai penebang pohon di Orne, mereka harus melakukan kerja keras dalam kondisi kehidupan yang sangat sulit. Setelah kekalahan Jerman, langkah-langkah Jerman terbalik dan Gerakan Flandria menjadi didiskreditkan; Namun, adalah salah untuk mengklaim (seperti yang dilakukan oleh kaum nasionalis Belgia dan aktivis Walonia) bahwa seluruh Gerakan Flandria telah berkolaborasi dengan Jerman.

Perang Dunia memperkuat ketegangan antara para penutur bahasa Belanda dan Prancis. Gerakan Flandria sendiri tidak bersatu. Kaum passivis lama ingin menerapkan program minimum di dalam partai-partai yang sudah ada dan memperjuangkan undang-undang keekabahasaan Flandria. Sedangkan para aktivis lama mendukung program maksimal yang ingin memecah Belgia. Kaum terakhir ini mendirikan partai yang disebut dengan nama Partai Front (Frontpartij), yang selain maksimalis, juga anti militaris.

Pada tahun 1921 prinsip teritorial pertama kali diperkenalkan untuk masalah administrasi; Namun, Prancisisasi pemerintahan kota Brussel Raya tidak melambat. Sebaliknya, orang-orang Flandria harus mentoleransi sensus bahasa per sepuluh tahunan. Pada tahun 1923, terjadi kompromi dalam hal penggunaan bahasa di Universitas Gent, ketika tidak ada yang merasa puas; Belandanisasi total tidak terjadi sampai tahun 1932. Sementara pada 1930-an keterbukaan terhadap federalisme tumbuh di partai-partai tradisional dan Belanda memperoleh tempat penuh dalam kehidupan sehari-hari di Flanders, minoritas radikal dari Gerakan Flandria jatuh di bawah mantra fasis ideologi dan pada tahun 1933 membentuk Pihak konsentrasi Flandria anti-demokrasi dan otoriter Vlaams Nationaal Verbond (VNV), yang memberi banyak tekanan pada pemerintah pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Verdinaso didirikan pada 1931 dan kemudian pada 1936 De Vlag , yang hanya eksis selama Perang Dunia Kedua akan menjadi partai politik. Pada tahun 1938, sisa-sisa Partai Front yang terakhir dimasukkan ke dalam bastion Antwerpen di VNV . Sebuah partai fasis, yang disebut Rex juga muncul di pihak Walonia dan Brussel. Beberapa undang-undang bahasa diadopsi, tetapi diterapkan dengan buruk.

Selama Perang Dunia II, sayap ekstrim kanan sekali lagi terbuai untuk berkolaborasi dengan pasukan pendudukan Jerman. VNV mengejar pembentukan negara Diets di bawah hegemoni Jerman; gerakan radikal lain lebih memilih untuk penyerapan penuh di negara Jerman Raya. Sebagian besar Gerakan Walonia-Belgia juga berkolaborasi. Partai berkolaborasi yang paling terkenal dari sayap ini adalah REX, partai Léon Degrelle.

Konsekuensi dari Perang Dunia Kedua bersifat analog dengan konsekuensi dari Perang Dunia I: kemunduran bagi Gerakan Flandria. Pada saat yang sama, ketegangan meningkat lagi, karena Flandria memiliki kesan bahwa penindasan berubah terutama terhadap kaum Flandria Katolik; penindasan dipandang sebagai balas dendam negara Belgia pada Gerakan Flandria. Lebih jauh lagi, kaum Walonia sekarang juga terbangun lagi, sekarang dengan tuntutan sosialis dan ekonomi. Pada tahun 1945 mereka menuntut otonomi untuk Wallonia dan bahkan mungkin bergabung dengan Prancis.

Setelah Perang Dunia Kedua, ketegangan komunitas bahasa mulai mendominasi politik Belgia dan mereka memperoleh dimensi sosial-ekonomi di samping karakter budaya. Berbagai masalah, di mana kontradiksi antara Flandria dan penutur bahasa Prancis menjadi semakin jelas, saling mengikuti secara berurutan.

Yang pertama menunjukkan perbedaan selama permasalahan raja (1945-1950). Selama lima tahun, masih diperdebatkan apakah Leopold III, yang telah memiliki kontak dengan Adolf Hitler, diizinkan naik takhta lagi. Pada bulan Maret 1950, referendum akhirnya diadakan: 58% dari populasi mendukung kembalinya raja. Namun, suara terdistribusi sangat tidak merata: di Wallonia liberal 42% mendukung, di Flanders Katolik tidak kurang dari 72%. Populasi provinsi Flandria Barat dan Timur, Antwerpen, Luksemburg, Namur, Limburg dan Brabant (meskipun kota Brussel dekat dengan itu) mendukung pengembalian. Hainaut dan Liège menentang. Juga pada masalah perjuangan sekolah (1954-1958), di mana pemerintah sosialis-liberal ingin membatasi pendidikan Katolik, juga menunjukkan perpecahan regional.

Pada tahun lima puluhan abad ke-20, Gerakan Flandria berjuang untuk pulih dari kehilangan muka yang dideritanya melalui kolaborasi sayap radikalnya pada masa PD II. Pada tahun 1954 mereka mendirikan partai baru, Volksunie. Mereka menjauhkan diri dari VNV yang otoriter dan mengambil jalan demokratis.

Sekitar tahun 1960, pusat ekonomi industri berat di Wallonia bergeser menuju ke Flandria, yang semakin berkembang. Penutupan tambang batubara dan pabrik-pabrik Walonia saling mengikuti satu sama lain, mengakibatkan banyak mogok kerja dan kerusuhan sosial. Rancangan dari apa yang disebut Hukum Persatuan (1961), yang ingin merangsang pertumbuhan ekonomi tetapi harus menerapkan langkah-langkah penghematan, adalah subjek dari banyak oposisi. Semakin banyak orang Walonia sekarang yang setuju akan struktur negara federal, di mana Walonia boleh menentukan nasibnya sendiri dan membuat kebijakan ekonomi dan sosial sendiri. Partai yang langsung menyokong sudut pandang ini adalah Mouvement populaire wallon (MPW), yang didirikan pada tahun yang sama. Partai Brussel Front Démocratique des Francophones (FDF) diikuti pada tahun 1965. Akhirnya, pada tahun 1968, beberapa pihak Walonia kecil bergabung untuk membentuk Rassemblement Wallon (RW).

Di pihak Flandria, beberapa walikota dari kota-kota di sekitar Brussel menolak komponen penghitungan bahasa dalam sensus umum, yang telah terjadi setiap sepuluh tahun hingga saat itu (1961). Apalagi, bahasa Prancis semakin bertumbuh mendapat tempat di kota-kota pinggiran Flandria ini. Penghitungan bahasa tidak menghalangi proses ini; sebaliknya, justru melegitimasi Prancisisasi Kota Brussel. Setahun kemudian, perbatasan bahasa secara definitif ditentukan bawah tekanan dari Volksunie; hal ini melibatkan pertukaran wilayah yang lebih menguntungkan bagi Walonia daripada untuk Flandria. Akibatnya, perluasan 'tumpahan minyak' Brussel terhenti: daerah Brussel yang memiliki dua bahasa kini memiliki 19 kota. Namun, batasan ini kemudian diperebutkan oleh penutur bahasa Prancis. Fenomena kota fasilitas juga diluncurkan, termasuk di enam kota-kota pinggiran Flandria di sekitar Brussel, yang di masa depan juga akan menjadi jantung dari konflik antar komunitas Belgia.

Tahap selanjutnya adalah masalah "Leuven Flandria". Pada tahun 1960-an, bagian studi berbahasa Prancis masih aktif di Universitas Katolik Leuven. Ini merupakan penyimpangan dari prinsip homogenitas bahasa dari bagian-bagian negara itu, sebagaimana ditetapkan pada tahun 1962. Pada tahun 1963, fasilitas administrasi diberikan kepada penduduk berbahasa Prancis yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan bagian ini. Dalam langkah-langkah ini, Gerakan Flandria mendeteksi akan adanya ancaman Prancisisasi dari sebagian besar Brabant Flandria. Program perluasan seksi bahasa Prancis di Leuven, diumumkan pada tahun 1968, dan hal ini memprovokasi perlawanan kuat di antara mahasiswa dan dosen Flandria dan dengan cepat menggerakkan seluruh negara. Pada akhirnya, para penutur bahasa Prancis harus pindah ke Walonia, di sana mereka harus mendirikan kota universitas Louvain-la-Neuve.

Selama krisis politik ini, Partai Rakyat Kristen (Christelijke Volkspartij (CVP)) adalah partai pertama yang dipecah menjadi dua partai regional (di sisi Walonia PSC, dikenal sebagai CDH sejak 18 Mei 2002. Pada tahun 1972 kaum liberal mengikuti mereka dan kemudian pada 1978 juga kaum sosialis berpisah. Maka setelah itu tidak ada lagi partai nasional besar di Belgia.

Sementara itu proses federalisasi telah bermula. Sebuah perubahan konstitusi (Desember 1970), memfasilitasi pembentunkan tiga dewan budaya (Belanda, Prancis, Jerman), seperti diminta oleh orang Flandria dan memberi sejenis otonomi, yang segera dipraktikkan. Selain itu ada pula, untuk memenuhi keinginan orang Walonia, tiga wilayah ekonomi (Flandria, Walonia, dan Brussel). Yang lain akan diatur dalam sebuah undang-undang dengan mayoritas khusus. Ketentuan-ketentuan yang kurang jelas ini tentunya memicu perdebatan sengit, terutama mengenai kewenangan konkrit wilayah-wilayah ini, perbatasan wilayah Brussel dan undang-undang daerah Voeren. Oleh karena itu mayoritas 2/3 yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang ini tidak bisa dicapai.

Akhirnya, pada tahun 1977, Pakta Egmont yang terkenal itu selesai, yang mengatur kekuatan regional. Hal ini memperkuat posisi para penutur bahasa Prancis di Brussel dan melemahkan posisi orang Flandria. Perjanjian ini sangat kontroversial, yang dimaksudkan sebagai pasifikasi komunitas bahasa, oleh karena itu hal ini tidak dilanjutkan. Sebuah kelompok di dalam Volksunie, salah satu pihak yang telah menandatangani perjanjian, tidak menerima ini dan merobeknya. Mereka lalu membentuk partainya sendiri, partai Blok Flandria (Vlaams Blok), yang akan berkembang menjadi partai sayap kanan ekstrem.

Fase kedua dalam federasi Belgia adalah reformasi negara tahun 1980. Kekuatan dewan budaya, yang sekarang disebut komunitas, telah diperluas. Dewan regional Flandria dan Walonia akhirnya juga dibentuk. Komunitas-komunitas ini sekarang bertanggung jawab untuk masalah pribadi, seperti kesejahteraan dan kesehatan. Wilayah bertanggung jawab atas aspek ekonomi dan terkait lokasi, termasuk perencanaan tata ruang, perumahan, lingkungan dan kebijakan ketenagakerjaan. Wilayah Flandria dan Komunitas Flandria, sebagian besar berwenang atas wilayah yang sama (Wilayah ini tidak berwenang untuk Brussel), bergabung bersama untuk membentuk satu Parlemen Flandria dan satu Pemerintah Flandria. Pada tahun 1980 mereka tidak berhasil untuk membuat ketentuan bagi Wilayah Brussel yang dwibahasa; kewenangan-kewenangan regional untuk sementara berada di tangan pemerintah federal. Pada tahun 1988-89, Daerah Ibu Kota Brussel akhirnya juga memiliki pemerintahan dan parlemennya sendiri. Kekuasaan daerah dan masyarakat masing-masing telah diperluas, termasuk pekerjaan umum dan transportasi serta pendidikan.

Untuk sementara ini perubahan konstitusi terakhir terlaksana pada tahun 1993. Hal ini menekanan perubahan Belgia menjadi sebuah negara federal. Semua negara bagian mendapatkan kewenangan spesifik mereka dan lebih banyak anggaran keuangan. Perlembagaan baru ini menjadikan keadaan provinsi Brabant yang dwibahasa menjadi sulit. Maka pada waktu yang sama provinsi ini dimekarkan menjadi Brabant Flandria, Brabant Walonia, dan Brussel. Kedua provinsi ini lalu resmi terbentuk pada tanggal 1 Januari 1995. Daerah Ibukota Brussel lalu dikeluarkan dari pembagian administrasi berdasarkan provinsi ini.

Perbatasan bahasa sudah tetap, undang-undang bahasa sudah termaktub. Walau demikian penerapannya masih belum mencapai titik temu. Dalam politik, sengketa federal disalurkan terutama melalui federasi ke pinggiran Flandria di sekitar Brussel, di mana pemerintah Flandria mencoba untuk melawan Prancisisasi. Ini tercermin, misalnya, dalam tata letak distrik pemilihan. Provinsi membentuk distrik pemilihan untuk pemilihan nasional, tetapi tidak di Brabant Flandria . Atas permintaan para penutur bahasa Prancis, dua distrik pemilihan tetap di sini: Leuven di satu sisi, dan yang bermasalah dan - menurut beberapa - konstituensi Brussel-Halle-Vilvoorde yang tidak konstitusional. Di distrik pemilihan yang terakhir, pera penutur bahasa Prancis, yaitu para penduduk di seluruh bagian barat Brabant Flandria memiliki opsi untuk memberikan suara pada kandidat yang merupakan penutur bahasa Perancis .

Pertanyaannya tetap sejauh mana pemisahan hukum karena undang-undang bahasa sesuai dengan kenyataan: sekitar 80% dari penduduk Brussel adalah penutur bahasa Prancis. Pemerintah Flandria mengambil posisi bahwa fasilitas bahasa diberikan pada saat itu untuk memudahkan secara sementara bagi populasi berbahasa Perancis di daerah pinggiran untuk berbaur di Wilayah Flandria dan belajar bahasa Belanda, di antaranya. Namun, penutur bahasa Prancis percaya bahwa fasilitas telah diperoleh secara definitif dan di mata beberapa orang Flandria mereka menolak untuk beradaptasi. Hasil pemilihan kota memperkuat keyakinan mereka: setelah semua, ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduknya berbahasa Prancis. Jadi sering ada juga walikota berbahasa Prancis yang berkuasa. Tetapi kota-kota lain Pinggiran Flandria di sekitar Brussel juga memiliki populasi berbahasa Prancis yang signifikan. Pada tahun 2001, penduduk berbahasa Prancis merasa khawatir ketika pengawasan kotamadya dipindahkan ke daerah, yaitu ke Wilayah Flandria. Mereka takut kehilangan fasilitas. Namun, ini dipertahankan.

Tentunya bukan tidak mungkin di Belgia bahwa diskusi terbatas pada beberapa kotamadya dapat menyebabkan runtuhnya pemerintahan. Terlebih lagi, karena liputan media yang terus-menerus tentang ketegangan lama atau baru komunitas bagasa, populasi di daerah yang jauh dari ibukota (yang notabene hampir tidak memperhatikan situasi konkret di pinggiran Kota Brussel) juga menjadi peka terhadap masalah tersebut.

Dalam dekrit 15 Desember 2006 - yang disebut wooncode - pemerintah Flandria menetapkan bahwa calon penyewa perumahan sosial harus mengenal bahasa Belanda atau setidaknya menunjukkan kesediaan untuk mempelajarinya hingga tingkat A1.^[1] Penutur bahasa Prancis menyebut hal ini sebagai "pembersihan etnis".

• Penerapan hak pilih semesta (berganda pada tahun 1893, sederhana pada tahun 1921), yang memberikan apa yang disebut oleh para kaum non-Prancis di Flandria sebagai politik. Sebagian, perjuangan bahasa bertepatan dengan perjuangan emansipasi sosial.
• Partai Katolik di Flandria sebelumnya pro-Flandria; bahasa Prancis dianggap bahasa liberalisme. Hukum bahasa pertama (1870-an) disahkan di bawah pemerintahan Katolik.
• Pengenalan pendidikan wajib pada tahun 1914: semua orang harus pergi ke sekolah, termasuk kaum non-Prancis di Flandria. Hal ini menunjang Belandanisasi pendidikan menengah dan tinggi.
• Evolusi demografis: populasi di Flandria meningkat lebih banyak daripada di Walonia.
• Variabel ekonomi: pada 1960-an, Flandria melampaui Walonia pada tingkat ekonomi.

Di negara lain (pernah) ada konflik bahasa juga. Biasanya konflik bahasa ini terkait dengan perjuangan kemerdekaan atau emansipasi sosial-politik. Misalnya konflik antara bahasa Norwegia versus bahasa Denmark, bahasa Korsika dan Breton versus bahasa Prancis, dan bahasa Ceko versus bahasa Jerman pada masa Austria-Hungaria. Perbedaan dengan Belgia ialah bahwa di Belgia komunitas bahasa Belanda bukanlah minoritas.

Perbedaan menyolok ialah dengan negara tetangga Luksemburg, di mana tidak ada konflik bahasa. Di sana bahasa Luksemburg, Prancis, dan Jerman bisa eksis secara damai.

Dewasa ini regio-regio Spanyol berjuang, antara lain Katalonia, untuk mendapatkan lebih banyak wewenang bagi bahasa mereka, antara lain yaitu bahasa Katalonia.