Daftar Menteri Pertahanan Indonesia

Menteri Pertahanan Indonesia
Menteri Pertahanan Indonesia
	Lambang Kementerian Pertahanan
	Petahana; Prabowo Subianto; sejak 23 Oktober 2019
Ditunjuk oleh	Presiden Indonesia
Pejabat perdana	Soeprijadi
Dibentuk	19 Agustus 1945; 79 tahun lalu
Situs web	www.kemhan.go.id

Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan di Indonesia.^[1]

Juwono Sudarsono menjadi Menteri Pertahanan pertama dalam kurun waktu 40 tahun yang berasal dari kalangan sipil saat dilantik pada 29 Oktober 1999. Sebelumnya, jabatan ini selalu dipegang oleh kalangan tentara dari tahun 1959.

Pejabat

No		Kabinet	Dari	Sampai	Keterangan
Non-partisan (11) PSI (1) PNI (5) PIR (1) Masyumi (2) ABRI (10) Golkar (5) PKB (2) Gerindra (1)
1	Soeprijadi	Presidensial	19 Agustus 1945	20 Oktober 1945	^[A]
—	Soelijoadikoesoemo (ad-interim)	Presidensial	20 Oktober 1945	14 November 1945
2	Mr. Amir Sjarifuddin	Syahrir I	14 November 1945	28 Februari 1946
		Syahrir II	12 Maret 1946	2 Oktober 1946	^[B]
		Syahrir III	2 Oktober 1946	26 Juni 1947
		Amir Syarifuddin I	3 Juli 1947	11 November 1947	^{[Ket. 1]}
		Amir Syarifuddin II	1 November 1947	23 Januari 1948	^{[Ket. 1]}
—	Drs. Mohammad Hatta (ad-interim)	Hatta I	29 Januari 1948	15 Juli 1948	^{[Ket. 1]} ^{[Ket. 2]}
3	Letnan Jenderal TNI (Tit.) Hamengkubuwono IX	Hatta I	15 Juli 1948	4 Agustus 1949
—	Syafrudin Prawiranegara	Darurat	19 Desember 1948	13 Juli 1949
(3)	Jenderal TNI (Tit.) Hamengkubuwono IX	Hatta II	9 Agustus 1949	20 Desember 1949
(3)	Jenderal TNI (Tit.) Hamengkubuwono IX	RIS	20 Desember 1949	6 Juni 1950
4	dr. Abdoel Halim	Natsir	6 Juni 1950	17 Desember 1950
—	Mohammad Natsir (ad-interim)	Natsir	17 Desember 1950	27 April 1951
5	Sewaka	Sukiman Suwirjo	9 Mei 1951	3 April 1952
(3)	Jenderal TNI Hamengkubuwono IX	Wilopo	3 April 1952	2 Juni 1953
6	Wilopo	Wilopo	2 Juni 1953	30 Juli 1953	^{[Ket. 1]}
7	Iwa Kusumasumantri	Ali Sastroamidjojo I	30 Juli 1953	13 Juli 1955
—	Zainul Arifin (ad-interim)	Ali Sastroamidjojo I	13 Juli 1955	12 Agustus 1955
8	Burhanuddin Harahap	Burhanuddin Harahap	12 Agustus 1955	24 Maret 1956	^{[Ket. 1]}
9	Ali Sastroamidjojo	Ali Sastroamidjojo II	24 Maret 1956	9 April 1957	^{[Ket. 1]}
10	Ir. Djoeanda Kartawidjaja	Karya	9 April 1957	10 Juli 1959	^{[Ket. 1]}
11	Jenderal TNI Abdul Haris Nasution	Kerja I	10 Juli 1959	18 Februari 1960	^[C]
		Kerja II	18 Februari 1960	6 Maret 1962	^[D]
		Kerja III	6 Maret 1962	13 November 1963	^[E]^{[Ket. 3]}
		Kerja IV	13 November 1963	27 Agustus 1964	^[F]
		Dwikora I	27 Agustus 1964	24 Februari 1966
12	Mayjen TNI M. Sarbini	Dwikora II	24 Februari 1966	28 Maret 1966	^[G]
13	Letjen TNI Soeharto	Dwikora III	28 Maret 1966	25 Juli 1966	^[H]^{[Ket. 4]}
		Ampera I	25 Juli 1966	17 Oktober 1967	^[I]^{[Ket. 5]} ^{[Ket. 6]}
		Ampera II	17 Oktober 1967	6 Juni 1968	^{[Ket. 7]} ^{[Ket. 8]}
	Jenderal TNI Soeharto	Pembangunan I	6 Juni 1968	9 September 1971	^[J] ^{[Ket. 7]} ^{[Ket. 9]}
14	Jenderal TNI Maraden Panggabean	Pembangunan I	9 September 1971	28 Maret 1973
14	Jenderal TNI Maraden Panggabean	Pembangunan II	28 Maret 1973	29 Maret 1978	^[J]^{[Ket. 7]}
15	Jenderal TNI M. Jusuf	Pembangunan III	31 Maret 1978	19 Maret 1983	^[J]^{[Ket. 7]}
16	Jenderal TNI (Purn.) Poniman	Pembangunan IV	19 Maret 1983	21 Maret 1988
17	Jenderal TNI (Purn.) L. B. Moerdani	Pembangunan V	21 Maret 1988	17 Maret 1993
18	Jenderal TNI (Purn.) Edi Sudrajat S.H.	Pembangunan VI	17 Maret 1993	14 Maret 1998	^{[Ket. 10]}
19	Jenderal TNI Dr. Wiranto S.H., S.I.P., M.M	Pembangunan VII	14 Maret 1998	21 Mei 1998	^{[Ket. 7]}
19	Jenderal TNI Dr. Wiranto S.H., S.I.P., M.M	Reformasi Pembangunan	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	^{[Ket. 7]}
20	Juwono Sudarsono	Persatuan Nasional	29 Oktober 1999	26 Agustus 2000	^[B]
21	Mahfud MD		26 Agustus 2000	20 Juli 2001
22	Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Agum Gumelar S.H.		20 Juli 2001	23 Juli 2001	^{[Ket. 11]}
23	Matori Abdul Djalil	Gotong Royong	10 Agustus 2001	20 Oktober 2004
(20)	Juwono Sudarsono	Indonesia Bersatu	21 Oktober 2004	20 Oktober 2009
24	Purnomo Yusgiantoro	Indonesia Bersatu II	22 Oktober 2009	20 Oktober 2014
25	Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu	Kerja	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019
26	Jend. TNI (HOR) (Purn.) Prabowo Subianto	Indonesia Maju	23 Oktober 2019	Petahana	^{[Ket. 12]}

Perubahan nama

^ Bernama Menteri Keamanan Rakyat
^ ^a ^b Bernama Menteri Pertahanan
^ Bernama Menteri Keamanan dan Pertahanan
^ Bernama Menteri Keamanan Nasional
^ Bernama Wakil Menteri Pertama/Koordinator Pertahanan Keamanan
^ Bernama Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan
^ Bernama Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan / KASAB
^ Bernama Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan
^ Bernama Menteri Utama bidang Pertahanan dan Keamanan
^ ^a ^b Bernama Menteri Pertahanan Keamanan

Keterangan

^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g Merangkap jabatan sebagai Perdana Menteri
^ Merangkap jabatan sebagai Wakil Presiden
^ Merangkap jabatan sebagai Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat
^ Merangkap jabatan sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat
^ Merangkap jabatan sebagai Ketua Presidium Kabinet
^ Sejak 12 Maret 1967 menjadi Pejabat Presiden
^ ^a ^b ^c ^d Merangkap jabatan sebagai Panglima ABRI
^ Merangkap jabatan sebagai Pejabat Presiden, sejak 27 Maret 1968 menjadi Presiden
^ Merangkap jabatan sebagai Presiden
^ Merangkap jabatan sebagai Panglima ABRI sampai 21 Mei 1993
^ Merangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan
^ Berpangkat Letnan Jenderal TNI (Purn.) hingga 28 Februari 2024

Catatan lainnya

Semua menteri yang menjabat di pemerintahan pada periode Kabinet Pembangunan III sampai dengan Kabinet Pembangunan VII adalah Anggota Dewan Pembina Golkar, termasuk Panglima ABRI dan Pimpinan Lembaga Pemerintahan^[2]

Lihat pula

Referensi

^ "Sejarah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia". kemhan.go.id. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Diakses tanggal 24 Desember 2016.
^ Halawa, Ohiao (1999). Profil 48 Ketua Umum Parpol RI [Profile of the 48 Chairpersons of the Political Parties in Indonesia] (dalam bahasa Indonesian). Jakarta: NIAS and Kreasi Karya Wiguna. hlm. 54. Kedua, selama menguasai pemerintahan, secara jelas telah menjadikan lembaga kekuasaan negara sebagai perangkat organisasi Golkar. Presiden adalah Ketua Dewan Pembina. Menteri, Panglima ABRI, dan pimpinan lembaga pemerintahan menjadi anggota Dewan Pembina.

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

[2] Bernama Menteri Keamanan Rakyat

[Menhan-3] Bernama Menteri Pertahanan

[6] Bernama Menteri Keamanan dan Pertahanan

[7] Bernama Menteri Keamanan Nasional

[8] Bernama Wakil Menteri Pertama/Koordinator Pertahanan Keamanan

[10] Bernama Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan

[11] Bernama Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan / KASAB

[12] Bernama Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan

[14] Bernama Menteri Utama bidang Pertahanan dan Keamanan

[Menhankam-19] Bernama Menteri Pertahanan Keamanan

[Perdana_Menteri-4] ^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g Merangkap jabatan sebagai Perdana Menteri

[5] Merangkap jabatan sebagai Wakil Presiden

[9] Merangkap jabatan sebagai Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat

[13] Merangkap jabatan sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat

[15] Merangkap jabatan sebagai Ketua Presidium Kabinet

[16] Sejak 12 Maret 1967 menjadi Pejabat Presiden

[Panglima_ABRI-17] Merangkap jabatan sebagai Panglima ABRI

[18] Merangkap jabatan sebagai Pejabat Presiden, sejak 27 Maret 1968 menjadi Presiden

[20] Merangkap jabatan sebagai Presiden

[21] Merangkap jabatan sebagai Panglima ABRI sampai 21 Mei 1993

[22] Merangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan

[23] Berpangkat Letnan Jenderal TNI (Purn.) hingga 28 Februari 2024

[1] "Sejarah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia". kemhan.go.id. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Diakses tanggal 24 Desember 2016.

[24] Halawa, Ohiao (1999). Profil 48 Ketua Umum Parpol RI [Profile of the 48 Chairpersons of the Political Parties in Indonesia] (dalam bahasa Indonesian). Jakarta: NIAS and Kreasi Karya Wiguna. hlm. 54. Kedua, selama menguasai pemerintahan, secara jelas telah menjadikan lembaga kekuasaan negara sebagai perangkat organisasi Golkar. Presiden adalah Ketua Dewan Pembina. Menteri, Panglima ABRI, dan pimpinan lembaga pemerintahan menjadi anggota Dewan Pembina.

[1]

l b s Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Menteri: Sjafrie Sjamsoeddin
Unsur pembantu pimpinan	Sekretariat Jenderal
Unsur pelaksana	Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan
Unsur pengawas	Inspektorat Jenderal Sekretariat Inspektorat Jenderal
Unsur pendukung	Badan Sarana Pertahanan Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Informasi dan Komunikasi Pertahanan Pusat Data dan Informasi Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pusat Kelaikan Pusat Rehabilitasi
Unsur pelaksana tugas pokok di daerah	Komando Daerah Militer Komando Daerah Maritim (rencana)
Perwakilan luar negeri	Atase Pertahanan (Athan)